Jack Ma Advisor e-Commerce, Wapres JK: Menguntungkan Dia Juga

Jack Ma Advisor e-Commerce, Wapres JK: Menguntungkan Dia Juga
Jumat, 09/09/2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara terkait diajaknya bos besar Alibaba Jack Ma untuk menjadi advisor dalam steering committee e-commerce Indonesia. Apa katanya?

Dijelaskan JK, Jack Ma sudah membuktikan diri dalam mengembangkan jaringan bisnis online Alibaba sehingga sudah menggurita seperti sekarang. Dan di Indonesia pun Alibaba sudah punya perpanjangan tangan bisnisnya melalui Lazada yang belum lama diakuisisinya.

"Jadi barang-barang produksi industri Indonesia juga dipasarkan lewat Alibaba sekarang ini. Oleh Menteri Rudi (menkominfo Rudiantara-red.) sekalian untuk memberikan warna Indonesia lebih baik," jelasnya saat ditemui di Istana Wapres, Jumat (9/9/2016).

JK berharap Jack mau menerima ajakan jadi advisor tersebut sehingga bisa memberikan nasihat bagi perkembangan e-commerce Indonesia. Terlebih, hal ini juga pastinya bakal menguntungkan bagi bisnis Alibaba.

"Ada kerjasama, dua-duanya saling menguntungkan. (Tak cuma) menguntungkan Indonesia agar mempunyai e-commerce yang baik, tapi juga Alibaba bisa punya chanel ke Indonesia dengan penduduk yang besar ini," lanjutnya.

"E-commerce kan tergantung jumlah penduduk. walaupun hebat you di Singapura, pembeli cuma 5 juta tapi Indonesia kan 250 juta. Jadi itu penting bagi dua-duanya. Saya pikir, semua perusahaan itu justru mau ada chanel ke Indonesia," JK menandaskan.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menjelaskan tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat peta jalan atau roadmap e-commerce. Perpres tersebut juga mencantumkan tim pelaksana, termasuk bagian steering committee (SC) atau komite pengarah.

"Kita butuh yang namanya advisor (penasihat) terhadap steering committee tadi. Advisor ini terdiri dari tokoh-tokoh internasional yang relevan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas," ujar Rudiantara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Selain Jack Ma, pemerintah juga akan mencari penasihat lain untuk pengembangan e-commerce Indonesia.

"Pokoknya nanti saya cari, karena kan saya harus jualan juga ke yang bersangkutan. Enggak bisa 'oh kamu jadi penasihat ya'. Enggak bisa gitu. Dia kan punya nama besar, benefitnya apa kan mereka juga lihat begitu," katanya.

"Karena kan banyak e-commerce Indonesia yang market place yang bagus-bagus. Mereka yang akan jadi jembatan ke pasar internasional, pasar China, kemudian di global ada Ali Express, jembatannya adalah e-commerce market place yang ada di Indonesia, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan macam-macam," terangnya.

Pendiri dan CEO Alibaba Jack Ma.


Jack Ma Mau?

Jack Ma dipilih karena perannya cukup besar dalam dunia e-commerce. Saat kedatangan Presiden Jokowi ke China untuk menghadiri pertemuan negara G20, hal itu sudah disampaikan langsung kepada Jack Ma.

"Saya sudah sampaikan, karena kan di Alibaba itu ada eksekutifnya. Saya sudah pernah approach sebelumnya, tapi tidak langsung kepada Jack Ma. Kebetulan kemarin ketemu dengan Jack Ma dan Presiden, jadi saya langsung sampaikan," paparnya.

Rudiantara optimistis Jack Ma akan menerima tawaran teserbut. Sekarang, pihak pemerintah tengah menyelesaikan proses administrasi dengan manajemen Alibaba.

"Secara prinsip administrasi sedang saya selesaikan. Saya susah bilangnya (sudah oke atau belum), tetapi kalau dilihat di Twitter-nya mereka Jack Ma accept (terima). Sekarang saya sudah komunikasi dengan eksekutifnya Alibaba gimana memformalkan ini," kata Rudiantara.

Jack Ma, menurut Rudiantara sudah sangat mengetahui kondisi e-commerce di dalam negeri. Sehingga tidak akan ada kesulitan dalam bekerjasama ke depannya.

"Kalau saya melihatnya karena kita mau jual produk UKM kita ke internasional kalau Jack Ma mengatakan, oh di Indonesia ini ada barang yang bagus. Ada sistem yang bagus, e-commerce yang bagus. Bayangkan, dunia itu melihat Indonesia sebagai apa," tutupnya.

Read More

PD Tentukan Langkah Politik di Pilgub DKI Pekan Depan

PD Tentukan Langkah Politik di Pilgub DKI Pekan Depan
Jumat 09 Sep 2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Jadwal pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta tinggal dua minggu lagi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengatakan partainya akan segera mengumumkan sikap dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Insya Allah akan ditentukan minggu depan. Sudah mengerucut," kata Syarif kepada wartawan setelah acara perayaan HUT Partai Demokrat ke-15, di Kantor DPP PD di Jl Proklamasi no 41, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).

Dia berjanji akan memberikan alternatif pilihan bagi warga DKI dalam Pilkada pada 15 Februari 2017. Bagi dia, calon yang akan dipilih berdasarkan suara rakyat.

"Kami memilih calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi," kata Syarif.

Partai Demokrat masih membuka peluang bagi koalisi dalam setiap pergelaran pilkada di tiap daerah.

"Ada dua sumber. Pertama dari kader sendiri. Kedua, kalau kader tidak ada, kita memilih dari kader luar Partai Demokrat. Kami sangat terbuka dan dinamis untuk berkoalisi dengan partai lain, Yang tujuannya adalah demi bangsa dan negara," kata Syarif.

Selain itu Syarif menjelaskan bahwa partai Demokrat akan melakukan Rakernas pada tanggal 9 Oktober 2016. Ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam rakernas tersebut.

"Biasanya renstra (rencana strategis) menghadapi pilkada (serentak 2017), pemilu legislatif dan pilpres pada 2019," kata Syarif.

Read More

300 Orang Demo Tolak Pencalonan Ahok di Kantor PDIP

300 Orang Demo Tolak Pencalonan Ahok di Kantor PDIP
Rabu 07 Sep 2016,

Sumber:http://news.detik.com/
NewsBreaking21-Sekitar 300 orang yang mengaku dari Front Wong Cilik Bicara siang ini menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPP PDIP di jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka minta berdialog dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Front Wong Cilik Bicara meminta agar PDIP tak mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. "Kami meminta audiensi dengan ibu Mega untuk menolak Ahok dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata juru bicara aksi Deni Riyanto di sela unjuk rasa, di kantor DPP PDIP jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2016).

Menurut Deni, Ahok adalah tukang gusur yang tidak mau bermusyawarah dengan rakyat. "Ahok bukan Jokowi, Ahok mencederai nawa cita yang didukung Jokowi. Ahok mencederai program Jokowi," tegas Deni.

Front Wong Cilik Bicara merupakan gabungan dari sejumlah organisasi dan forum warga di Jakarta. Seperti Forum Warga Lenteng Agung, Forum Warga Rawa Bebek, Forum Warga Penjaringan, Forum Warga Kelapa Gading, Forum Warga Cawang dan lain-lain.

Saat ini perwakilan massa sudah diterima oleh perwakilan DPP PDIP. Sebanyak 300 massa itu tiba di kantor PDIP dari arah Taman Suropati menggunakan 10 delman menggunakan satu jalur di jalan Diponegoro arah Taman Suropati menuju Cikini.

Aksi sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan Diponegoro untuk beberapa saat. Pantauan detikcom, saat ini arus lalu lintas di jalan Diponegoro tersendat.

Read More

Dinyatakan Layak Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan: Terima Kasih Presiden dan DPR

Dinyatakan Layak Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan: Terima Kasih Presiden dan DPR
Rabu 07 Sep 2016

Sumber:http://news.detik.com
NewsBreaking21-Budi Gunawan dinyatakan layak menjadi Kepala BIN oleh Komisi I DPR. Budi mengucapkan terima kasih dan akan bekerja sesuai aturan yang berlaku.

"Ucapan terima kasih ke DPR katena telah memberikan ruang dan kesempatan untuk memberi penjelasan visi, misi, dan program berkaitan dengan penguatan BIN ke depan," kata Budi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Budi sebelumnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala BIN yang dilakukan oleh Komisi I DPR. Komisi I lalu mengadakan rapat internal yang menyatakan Budi layak menjadi Kepala BIN.

Budi juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Presiden yang mengajukan nama Budi ke DPR untuk meminta pertimbangan.

"Ucapan terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memberi amanah kepercayaan dan tanggung jawab ke saya untuk menjabat menjadi kabin," ucap pria yang menjabat sebagai Wakapolri ini.

Aturan aturan yang ada akan dia ikuti. Aturan itu dijadikan dasar oleh Budi untuk menguatkan fungsi BIN dalam deteksi dini, peringatan dini, hingga semua potensi ancaman bisa dieliminir

"Saya akan bekerja berdasarkan konstitusi kita, UUD 1945 kemudian UU 17/2011 tentan intelijen negara dan PP 90/2012 tentang BIN," lanjut Budi.

Sebelumnya, Komisi I sudah mengambil keputusan setelah uji kepatutan dan kelayakan yang diikuti dengan rapat internal Komisi I. Uji kepatutan dan kelayakan sendiri berlangsung tertutup, hanya pemaparan visi yang terbuka

"Komisi I memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut: saudara Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutiyoso," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari.

Read More

Siapa Menteri ESDM dari Profesional yang Segera Dilantik Jokowi?

Siapa Menteri ESDM dari Profesional yang Segera Dilantik Jokowi?
Rabu 07 Sep 2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal bahwa tak lama lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang definitif. Siapa yang bakal duduk di kursi Menteri ESDM yang sebelumnya diisi Arcandra Tahar selama 20 hari?

"Menurut saya tidak akan lama lagi (Menteri ESDM definitif)," kata Luhut usai FGD Konsorsium Riset Migas Kelautan di Auditorium Djokosoetono UI Depok, Jawa Barat, Rabu (7/9/2016).

Luhut tak bicara soal nama yang bakal duduk di kursi Menteri ESDM. Sampai saat ini luhut masih menjabat Plt Menteri ESDM.

"Biar Menteri yang definitif masuk, tapi itu tergantung karena domain Presiden. Saya tidak berani berkomentar. Tapi feeling saya Presiden sudah punya nama. Saya enggak bilang seminggu. Pikiran saya," papar Luhut.

Namun Luhut yakin Menteri ESDM yang definitif nantinya dari kalangan profesional bukan dari parpol. "Pasti profesional," katanya.

Luhut menjadi Plt Menteri ESDM sejak 16 Agustus 2016 saat Arcandra Tahar diberhentikan karena disebut pernah menyandang status kewarganegaraan Amerika Serikat. Hari ini di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memastikan bahwa status kewargenagaraan AS Arcandra sudah dihapus.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi, saudara Arcandra Tahar tetap menjadi WNI sesuai dengan prinsip perlindungan maksimum dan non apatride stateless," kata Yasonna dalam penjelasannya di depan Komisi III DPR, Rabu (7/9/2016).

Menurut Yasonna, Arcandra sudah kehilangan status kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan Certificate of Loss of United States sejak 12 Agustus 2016. Hilangnya status kewarganegaraan AS Arcandra juga sudah disahkan oleh Department State of the United States of America dan surat US Embassy tanggal 31 Agustus 2016.

"Arcandra sudah kehilangan status kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan Certificate of Loss of United States sejak 12 Agustus 2016 dan disahkan oleh Department State of the United States of America dan surat US Embassy tanggal 31 Agustus 2016," kata Yasonna.

Benarkah isu santer Arcandra bakal dilantik lagi jadi menteri setelah polemik status dwi kewarganegaraan tuntas?

Read More

Prasetio Sebut Megawati Ingin Usung Ahok Lagi

Prasetio Sebut Megawati Ingin Usung Ahok Lagi
Kamis, 1 September 2016

Sumber:http://megapolitan.kompas.com/
NewsBreaking21-Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ingin kembali mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok bukan kader dan tidak mengikuti penjaringan yang diselenggarakan DPP PDI-P.

"Kalau Ahok ini kan eksternal. Sekarang kan itu diinginkan oleh Ibu Ketum dan DPP, ya ini sesuai apa yang dikatakan Pak Sekjen (PDI-P) saat itu," kata Prasetio, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Adapun pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang dimaksud Prasetio seusai pertemuan oleh Megawati bersama Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP PDI-P bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat di kantor DPP PDI-P, pada 17 Agustus 2016 lalu.

Megawati ingin kembali memasangkan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun ada mekanisme partai politik yang harus dilalui.

"Pasangan Jokowi-Ahok itu yang mengusung PDI-P dengan Gerindra lho saat itu. Kami wajib menjaga sampai pemerintahan tahun 2017, wajib menjaga karena yang mendukung kami," kata Prasetio.

"Masak kami mendukung, tapi kami menjatuhkan, kan lucu," kata Prasetio.

Dia tak bisa menjelaskan apakah nama-nama bakal calon gubernur dari PDI-P sudah mengerucut atau belum. Sebab, saat ini pembahasan masih dilakukan oleh DPP PDI-P.

DPD PDI-P sebelumnya juga telah melaksanakan penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

"Tinggal tunggu penugasan DPP, si A, si B, atau siapa ya kami nunggu aja. Soalnya tugas kami sudah selesai," kata Prasetio.

Read More

Ahok Bacakan Sendiri Permohonan Uji Materinya di Sidang MK

Ahok Bacakan Sendiri Permohonan Uji Materinya di Sidang MK
31 Agu 2016

Sumber:http://www.liputan6.com/
NewsBreaking21-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (31/8/2016). Ahok menghadiri sidang kedua UU Pilkada terkait cuti kampanye calon petahana.

Tiba pukul 12.25 WIB, Ahok didampingi beberapa stafnya salah satunya Ryan Ernest. Namun, Ahok tetap tak disampingi pengacara. "Nanti saja ya," ujar Ahok saat tiba di MK.

Pagi tadi di Balai Kota, Ahok menyebut tetap tidak menggunakan pengacara untuk mendampinginya. "Ya, memang tinggal baca surat doang kok (di MK). (Enggak pakai pengacara) Kan saya BTP, beracara tanpa pengacara," ujar Ahok berseloroh tentang kepanjangan inisial namanya.

Menurut Ahok, dia juga mencontoh kepala daerah yang pernah melakukan uji materi.

"Kita perbaiki sesuai dengan dasar. Lalu, kita juga cari dulu ada orang yang mengajukan uji materi kepala daerah mana saja. Kita dapatkan (contoh) kepala daerah Lampung dulu,  bagaimana caranya supaya mereka bisa dapat diterima (gugatannya). Jabatannya pribadi sekaligus sebagai gubernur. Jadi, kita contek saja polanya seperti apa. Nanti itu yang akan kita sampaikan," Ahok memungkas.

Read More

Donald Trump Tak Sabar Bertemu 'Musuh Bebuyutan'

Donald Trump Tak Sabar Bertemu 'Musuh Bebuyutan'
31 Agu 2016

Sumber:http://www.liputan6.com/
NewsBreaking21-Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, pada Selasa 30 Agustus 2016 mengumumkan bahwa dirinya akan bertemu Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto.

Pertemuan yang rencananya akan dilaksanakan di Meksiko pada Rabu 31 Agustus 2016 waktu setempat, diumumkan Trump hanya beberapa jam sebelum ia menyampaikan pidato yang berfokus pada kebijakan imigrasi.

Kantor Kepresidenan Meksiko juga telah mengonfirmasi rencana pertemuan Trump dan Pena Nieto yang akan dilakukan secara tertutup.

"Beberapa hari lalu, Presiden @EPN telah mengundang kedua calon Presiden AS untuk berdiskusi tentang hubungan Meksiko dan Amerika Serikat. Mr @realDonaldTrump telah menerima undangan tersebut dan akan bertemu secara tertutup dengan Presiden @EPN," jelas Kantor Kepresidenan Meksiko dalam Twitter.

Rencana kunjungan itu pun menghebohkan banyak pihak. Pasalnya, baik Trump maupun Pena Nieto beberapa kali terlibat 'perang' kata-kata.


Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto (Foto: Reuters).


Dalam sebuah wawancara dengan harian Meksiko, Excelsior, Pena Nieto menyebut cara berpidato Trump terdengar 'kasar dan tak menyenangkan'. Dia menambahkan, "Itu cara yang dilakukan Mussolini (pemimpin fasis Italia) dan Hitler."

Sementara itu, Trump beberapa kali melontarkan tuduhan tak berdasar bahwa pemerintah Meksiko sengaja mengirim 'warga buangan' ke Amerika Serikat. Ia menyebut, imigran Meksiko merupakan penjahat dan pemerkosa.

"Ketika Meksiko mengirim warganya, mereka tak mengirim yang terbaik. Mereka mengirim orang yang memiliki banyak masalah dan membawa masalah itu kepada kita. Mereka membawa narkoba, kriminalitas. Mereka adalah pemerkosa. Dan beberapa, aku menganggap, adalah orang-orang yang baik," ujar Trump seperti dikutip dari CNN, Rabu (31/8/2016).

Donald Trump pernah berkata bahwa jika terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, ia akan membangun tembok sepanjang perbatasan AS-Meksiko untuk mencegah para migran masuk ke Amerika secara ilegal.

Taipan bisnis asal New York itu juga menegaskan bahwa Meksiko akan membayar dinding perbatasan itu.

Namun, Presiden Pena Nieto tak menggubris hal tersebut. Ia berkata bahwa tak ada rencana di mana Meksiko akan membayar tembok seperti itu.

Read More

Presiden Jokowi Sambut Gagasan MPR Soal Konsep Pembangunan Jangka Panjang

Presiden Jokowi Sambut Gagasan MPR Soal Konsep Pembangunan Jangka Panjang
Selasa 16 Aug 2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan mengkaji konsep perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan konsep itu, bisa digagas perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan dan berkesinambungan.

"Kita juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi,berwawasan ke depan, dan berkesinambungan," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraanya dalam sidang tahun MPR di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Presiden Jokowi juga mengapresiasi kiprah MPR yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di kesempatan yang sama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat konsultasi dengan sejumlah lembaga negara. Hasilnya disepakati tentang perlunya menghidupkan kembali haluan negara. Dengan begitu, pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah ke depannya akan lebih terukur dan terencana dengan matang.

"Kami meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaaan tidak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tidak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing," terang Zulkifli.

Hadir di antaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie, Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Read More

Soal 15 korporasi diberi SP3, Tito bilang 'memang tak cukup bukti'

Soal 15 korporasi diberi SP3, Tito bilang 'memang tak cukup bukti'
Selasa, 30 Agustus 2016

Sumber:
NewsBreaking21-Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kesimpulan sementara SP3 15 perusahaan oleh Polda Riau karena tidak cukup bukti korporasi terlibat dalam kasus Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Namun, sejauh ini dirinya merasa kesimpulan itu masih bersifat sementara.

"Saya belum melihat kasus ini secara detail karena baru menjabat sebagai Kapolri pada Juli 2016 sedangkan perkembangan kasus sudah dari tahun sebelumnya. Namun begitu tim dari Bareskrim dan Propam sudah turun melihat apakah kasus ini layak untuk dihentikan, kesimpulan sementaranya memang tidak cukup bukti," kata Tito di Balai Serindit Gedung Daerah, Kota Pekanbaru, Senin (30/8), seperti diberitakan Antara.

Dia memaparkan, kesimpulan sementara tidak cukupnya bukti 15 perusahaan terlibat Karhutla pada tahun lalu. Pertama, persoalan lahan milik perusahaan, tetapi tidak diketahui siapa pelaku pembakar lahan. Kedua, lahan terbakar di luar lahan korporasi, namun api merambat memasuki kawasan tersebut. Sedangkan ketiga, ketika terjadi sengketa, di mana lahan milik korporasi, namun masyarakat tinggal di sana kemudian terjadi kebakaran di titik tersebut.

"Sebenarnya terkait Karhutla ada kasusnya yang sudah diajukan baik itu perorang maupun perusahaan kepada pengadilan dan ada yang diberhentikan," kata dia.

Namun begitu, kata dia, pada prinsipnya dia meminta jajaran Polda Riau untuk mengusut tuntas perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran lahan.

"Prinsip utama saya sampaikan, kalau betul ada faktor kesengajaan korporasi terlibat, kita tidak akan segan-segan melakukan penegakan hukum," tegasnya.

Sebelumnya, kebakaran hutan hebat terjadi di Riau pada Juli 2015 lalu. Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau. Namun Polda Riau mengeluarkan SP3 kepada 15 perusahaan tersebut.

Saat disinggung soal delapan dari 15 perusahaan yang dihentikan penyidikan atau SP3 oleh Polda Riau dan kembali terbakar selama Agustus 2016 ini, ia mengatakan perlu mendiskusikannya secara internal terlebih dahulu.

Lebih lanjut, dikatakannya kepada jajaran di Polda Riau untuk terus mengusut tuntas pelaku pembakar lahan agar menimbulkan efek jerah bagi yang lainnya. Dikatakannya, dalam penegakan hukum ada tahap lidik menjadi sidik. Lidik merupakan tahapan mendalami apakah ada tindak pidana, jika ada akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Read More

Perang jenderal berebut PKPI

Perang jenderal berebut PKPI
Selasa, 30 Agustus 2016

Sumber:
NewsBreaking21-Partai politik kembali terpecah menjadi dua kubu. Setidaknya, selama dua tahun terakhir, tiga partai berkonflik hingga terbagi dua bagian.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kali ini yang terbagi dua. Sebelumnya, ada Partai Golkar dan PPP yang harus menempuh jalur hukum berliku hingga dapat bersatu kembali.

Khusus PKPI, awal mula perpecahan terjadi karena sang ketua umum Sutiyoso ditunjuk sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Selanjutnya, Isran Noor dipilih menjadi orang nomor satu di PKPI untuk sementara waktu alias Plt. Namun Isran dicopot di tengah jalan.

Pada Selasa 23 Agustus lalu, Haris Sudarno menggelar kongres luar biasa di Hotel Grand Cempaka dan dia terpilih jadi ketum PKPI secara aklamasi. Hasil itu namun justru membuat partai ini berkonflik.

Kubu lainnya, Sabtu (27/8), PKPI di bawah Plt Monang Sibuarian juga menggelar kongres luar biasa di Hotel Millenium dan menunjuk tokoh intelijen AM Hendropriyono jadi ketum.

Perang perebutan di kursi ketua umum PKPI bisa dibilang berbeda dengan dualisme parpol lainnya. Di sini, para purnawirawan jenderal yang terlibat langsung di dalam 'perang'.

Di Kubu Monang, ada jenderal (purn) Try Sutrisno bersama dengan ketua umum terpilih Jenderal (purn) Hendropriyono. Kubu ini mengklaim paling sah menggelar KLB memilih ketua umum baru.

"Sesuai arahan SK Kemenkum HAM Isran Noor, saya Waketum. Lalu Isran Noor diberhentikan saya jadi Plt lalu gelar kongres dan terpilihlah Hendropriyono," ucap Monang kepada merdeka.com, Senin (29/8).

Sementara kubu seberang dipimpin oleh Mayjen (Purn) Haris Sudarno. Dia tak terima tongkat kepemimpinan hasil KLB pada Selasa 23 Agustus lalu diambil begitu saja oleh Hendropriyono Cs. Dia menabuh genderang perang akan melawan. Dia mengklaim pertarungan ini didukung oleh mantan Ketum PKPI Letjen (purn) Sutiyoso.

"Kita akan lakukan konsolidasi internal secara menyeluruh. KLB yang kita gelar kan yang sah, mereka (Kubu Hendropriyono) abal-abal," kata Haris.

"Beliau dewan pembina, Bang Yos sudah pasti ke kita. Beliau sekarang Ketua BIN, ya enggak banyak komentar," tegasnya.

Sementara Bang Yos sendiri tak mau ikut lebih dalam tentang konflik partai yang pernah dia pimpin tersebut. Bang Yos hanya ingin kedua kubu yang berkonflik berdamai untuk membesarkan PKPI.

"Yang saya ingin, sebagai mantan ketua umum dua kubu bisa menyatu. Saya sudah tidak aktif di partai," kata Sutiyoso kepada merdeka.com.

Read More

Bertemu Forum Tionghoa, Ketua MPR: Meski Berbeda Kita Tetap Satu

Bertemu Forum Tionghoa, Ketua MPR: Meski Berbeda Kita Tetap Satu
Minggu 28 Aug 2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memenuhi undangan dari Forum Tionghoa Bersatu (Fortiber) untuk beramah tamah. Acara yang bertujuan untuk deklarasi Foriber ini dihadiri oleh warga Tionghoa yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.

Zulkifli memulai sambutannya dengan berbagi cerita masa kecil yang sudah karib hidup berdampingan dengan masyarakat Tionghoa. Hal itu banyak mengajarinya langsung tentang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam hidupnya.

"Perbedaan bukan rasis, tapi harus dihormati. Memang kita beragam tapi ingat kita ini satu, Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu harus respek dan hormat satu sama lain karena kita adalah satu keluarga dari berbagai latar belakang," ujar Zulkifli saat memberikan Sosialisasi 4 Pilar.

Acara digelar di Restoran Sense International Executive Club Mangga Dua Square, Jl Gunung Sahari Raya, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/8/2016). Hadir juga dalam acara ini mantan Menkum HAM Hamid Awwaludin, Presdir Maspion Group Alim Markus dan masih banyak lagi.

"Kita di ruangan ini dan di luar sana, WNI dari mana pun, apa pun latar belakangnya boleh menjadi apa saja di negeri ini. Punya hak yang sama," imbuhnya.

Zulkifli berpesan agar seluruh warga Indonesia, termasuk etnis Tionghoa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab dengan begitu, Indonesia akan semakin kuat dan besar.

"Kita harus menghormati dan menghargai sesama di lingkungan sekitar. Gotong royong dan kebersamaan. Itulah prinsip-prinsip dasar," tutup Zulkifli.

Bertemu KAHMI

Zulkifli Hasan juga hari ini memberikan sosialisasi 4 pilar di kalangan Korps Alumni HMI (Kahmi). Zulkifli menyampaikan pentingnya menjaga semangat kebangsaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan kuat.

"Semangat ke-Indonesia-an merupakan modal yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Segala bentuk keragaman bukanlah penghalang bagi kita untuk tetap bersatu," ujar Zulkifli.

Zulkifli siang ini bertemu Ketua Presidium Kahmi Mahfud MD, Arya Bima dan keluarga besar Kahmi. Dalam kesempatan ini Zulkifli berpesan agar keragaman dapat menjadi perekat bangsa.


Selain itu, Zulkifli juga meminta kepada seluruh keluarga besar Kahmi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi. "Jika tidak siap bisa menjadi kuli di negeri sendiri, kata Bung Karno. Tidak mudah mencapai kesuksesan, perlu perjuangan keras dan fokus. Di mana ada kemauan pasti ada jalan," sambungnya.

Zulkifli juga menyebut pentingnya haluan negara untuk menyamakan visi dan misi. Untuk itu, dia meminta masukan dari seluruh anggota keluarga besar Kahmi untuk formulasi haluan negara.

"Saya minta masukan dari Kahmi bisa melalui fraksi atau MPR langsung," tutup Zulkifli.

Read More

Ketua MPR Ingatkan Pentingnya Haluan Negara

Ketua MPR Ingatkan Pentingnya Haluan Negara
Selasa 16 Aug 2016

Sumber:http://www.detik.com/
 NewsBreaking21-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan kembali pentingnya menghidupkan haluan negara. Dengan begitu, pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah ke depannya akan lebih terukur dan terencana dengan matang.

Hal ini disampaikan Zulkifli saat membacakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Ruang Sidang Paripurna, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2016).

Hadir di antaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie, Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

"Kami meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaaan tidak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tidak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing," terang Zulkifli.

Ia menyebut isi dan substansi haluan negara harus dengan tegas bahwa sumber daya alam harus mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Zulkifli menyebut haluan negara harus menjadi pedoman agar dapat meningkatkan daya saing tinggi.

"Indonesia memerlukan haluan penyelenggarakan negara yang akan menjadi pedoman dasar (guiding principles) dan arahan dasar (directive principles)," sambungnya.

Oleh karena itu, Zulkifli mengajak agar seluruh elemen masyarakat untuk duduk bersama merumuskan haluan negara. "Haluan negara penting untuk memenuhi janji kebangsaan kita, yaitu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia," tutup Zulkifli.

Read More

ICW: 500 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Sepanjang Januari-Juni 2016

ICW: 500 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Sepanjang Januari-Juni 2016
Minggu 28 Aug 2016

Sumber:http://www.detik.com/
 NewsBreaking21-Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan kasus korupsi di Indonesia periode Januari 2016 hingga Juni 2016. Sepanjang waktu itu, sebanyak 210 kasus ditangani dan 500 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh 3 institusi penegak hukum.

"Kami melakukan pemetaan kasus korupsi yang disidik oleh aparat penegak hukum pada semester I 2016, meliputi jumlah kasus, total kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan, sektor korupsi terjadi hingga jabatan pelaku," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

Sumber data yang diperoleh ICW yakni berasal dari website resmi institusi penegak hukum serta media online maupun cetak.

"Kinerja penyelidikan diukur berdasarkan kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan," ujar Wana.

"Sepanjang semester I 2016, aparat penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus di mana kerugian negara mencapai Rp 890,5 miliar dan suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu," jelasnya.

Kejaksaan menangani 133 perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK 18 perkara. Kejaksaan paling banyak menangani kasus dengan jumlah kerugian negara Rp 473 miliar dan suap Rp 14 juta.

"Kepolisian menangani 59 kasus korupsi yang timbulkan kerugian negara Rp 252,2 miliar. Sementara itu KPK menangani 18 kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp 164 miliar dan nilai suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu," tutur Wana.

Read More

Startup Bisa Melantai di Bursa Saham, Asal Tahun Kedua Untung

Startup Bisa Melantai di Bursa Saham, Asal Tahun Kedua Untung
Minggu, 28/08/2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mempersiapkan aturan yang memudahkan startup untuk bisa melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menyebut salah satu syaratnya, perusahaan itu harus untung di tahun kedua.

"Go public itu syaratnya cuma 2, legal administrasi clean sama punya mimpi ke depan. Nah, persoalannya di startup di mereka sendiri, mereka kadang-kadang pikir, ah yang penting punya modal, begitu jadi program kita belum bisa mengkapitalisasi program itu menjadi modal. Nah, ini kita lagi bicara dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) itu dasar utamanya. Tapi di kita sendiri sudah bisa pada dasarnya, dengan syarat tahun keduanya untung," ujar Tito, di Parkir lot 7 dan 8, SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

Tito menyebut, saat ini sudah ada beberapa startup yang tertarik untuk go public. BEI bersama dengan Bank Mandiri nantinya membuat program untuk perusahaan startup agar bisa listing atau mencatatkan sahamnya di BEI dengan cara mendidik startup tersebut.

Dalam satu hingga 1,5 bulan ke depan, akan dibuka tempat sebagai inkubator perusahaan startup di Plaza Bapindo.

"Inkubator sudah mulai bicara kita akan bikin bersama Bank Mandiri di gedung Bapindo insya Allah akan dibuka dalam waktu 1-1,5 bulan ini. Semua startup boleh buka di situ, lalu nanti dikenalkan dengan accounting, lawyer, ajarin bikin cara projection. Kita akan kenalkan dengan calon-calon investor pemulanya," papar Tito.

"Kami ada program memperkenalkan dengan legal, merapikan dengan notaris, merapikan perusahaan dan accounting, mengajarkan mereka membuat projection, memperkenalkan dengan investor atau angel capital sampai mereka siap go public," kata Tito.

Ia tidak merinci perusahaan startup apa saja tertarik untuk go public. Ia menyebut akan memfasilitasi sekitar 30 startup dalam beberapa sektor.

"Kalau startup kan macam-macam servis gitu ya pada dasarnya kita memfasilitasi untuk 30 startup di tempat kita yang pertama itu nanti," ungkap Tito.

Read More

Ahok Bilang Orang Belitung Bikin Pening, Yusril Banggakan Soal Gaya Bahasa

Ahok Bilang Orang Belitung Bikin Pening, Yusril Banggakan Soal Gaya Bahasa
Minggu 28 Aug 2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sama-sama berasal dari Belitung. Keduanya pun hadir dalam acara Silaturahim Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong.

Ahok yang datang lebih dahulu mendapat kesempatan untuk memberi sambutan. Dia berbicara dengan bahasa Melayu khas Belitung.

"Orang-orang Belitung itu hebat-hebat, kita punya dua Gubernur dari Belitung. Satu ada Pak Rustam Effendi yang Gubernur Bangka Belitung, satu ada saya," kata Ahok dalam sambutannya di Ruang Rimbawan II Manggala Wanabhakti Kementerian LHK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Ahok berharap orang Belitung semakin banyak lagi yang tampil di panggung nasional, bahkan internasional. Dia lalu berkelakar soal banyaknya tokoh Belitung yang membuat ramai di tingkat nasional.

"Dulu kita punya DN Aidit, semua orang dibuat pening sama dia. Terus sekarang ada saya, ini DKI dibuat pening. Ada lagi Bang Yusril, pakar hukum tata negara yang juga bikin pening. Jadi orang-orang Belitung suka bikin pening memang," seloroh Ahok yang kemudian disambut tawa hadirin.

Hadir pula kakak Yusril yang juga Bupati Belitung Timur yakni Yuslih Ihza Mahendra. Sementara itu pada saat Ahok bicara, Yusril belum datang.

Setelah itu Ahok berpamitan karena ada agenda berikutnya. Berpapasanlah dia dengan Yusril yang baru tiba dan sempat berfoto bersama.

Tiba kemudian giliran Yusril memberi sambutan. Yusril mengangkat tema tentang gaya bahasa.

"Kita sama-sama orang Belitung, orang Belitung ini ada bahasa, budaya. Bahasa Belitung ini pakai Melayu Riau," ujar Yusril yang juga berbahasa Melayu khas Belitung.

Yusril sempat menyinggung tokoh Raja Ali Haji yang pernah membuat kitab panduan berbahasa Indonesia. Ada pula seorang akademisi Belanda di Leiden yang membuat disertasi tentang perbedaan Bahasa Melayu Riau dengan Bahasa Melayu Belitung.

"Kita berbudaya, bahasa yang baik mencerminkan budaya baik. Tak mungkin saya bercakap dengan Pak Haji Muad yang lebih senior dari saya dengan bercakap sembarang, ada adat ada bahasa satu dengan lain," tutur Yusril.

Yusril tidak ingin publik mengecap orang Belitung memiliki tutur kata yang kasar. Menurutnya orang Belitung selalu berbahasa dengan santun.

Read More

Gagasan Sekolah Parlemen yang Dilempar Ketua DPR Dikritik

Gagasan Sekolah Parlemen yang Dilempar Ketua DPR Dikritik
Jumat 26 Aug 2016

Sumber:http://www.detik.com/
NewsBreaking21-Ketua DPR Ade Komarudin menggagas sekolah parlemen, dengan dalih untuk membuat kualitas anggota DPR menjadi lebih baik. Gagasan ini dikritik.

"Saya tidak setuju dengan ide mendirikan sekolah untuk anggota parlemen. Alasannya adalah menjadi anggota DPR RI bukan sesuatu untuk trial and error. Seseorang untuk menjadi caleg dan kemudian terpilih menjadi anggota dewan harus sudah siap secara lahir dan batin, termasuk yang berkaitan dengan substantif," kata anggota Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan, Jumat (26/8/2016).

"Bayangkan kalau nanti ada ide untuk mendirikan sekolah untuk para hakim MA, atau sekolah untuk peningkatan kapasitas para menteri, sesuatu hal yang tidak proporsional," imbuhnya.

Agus mengatakan tugas mendidik seorang politikus ada di partai politik. Parpol yang bertanggung jawab mendidik dan merekrut caleg berkualitas. Hal yang diperlukan, masih kata Agus, adalah membuat aturan ketat soal rekruitmen caleg, agar anggota DPR terpilih adalah mereka yang memiliki kapasitas mewakili rakyat.

"Capacity building jangan dilakukan ketika dia sudah menjadi anggota DPR, tetapi dalam proses menuju ke sananya. Ide mendirikan sekolah atau memberikan jam pendidikan seharusnya ditujukan untuk para staf ahli, staf khusus, dan sekretaris anggota DPR. Capacity building mereka yang diperlukan," ulas Ketua DPP Golkar ini.

Read More

Pemprov DKI Ingin Kurangi PSO untuk PT Transjakarta

Pemprov DKI Ingin Kurangi PSO untuk PT Transjakarta
Kamis, 25 Agustus 2016

Sumber:http://megapolitan.kompas.com/
NewsBreaking21-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengurangi subsidi atau public service obligation (PSO) untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam kunjungannya ke Kantor PT Transjakarta, Kamis (25/8/2016).

(Baca juga: PT Transjakarta Pamerkan Bus Baru kepada Wagub Djarot)

Menurut Djarot, PSO untuk PT Transjakarta perlu dikurangi agar perusahaan itu dapat mencari pendapatan sendiri, misalnya dengan memanfaatkan aset-aset milik PT Transjakarta.

"Kalau seluruh aset yang dikelola Transjakarta bisa dimanfaatkan secara maksimal, contoh misal iklan di halte dan jembatan penyeberangan, itu bisa jadi penghasilan untuk Transjakarta. Jadi PSO akan menurun karena subdisi dari penghasilan yang lain tadi," kata Djarot.

Tahun ini, PT Transjakarta menerima PSO Rp 1,2 triliun. (Baca juga: Transjakarta Diminta Hitung Ulang Kebutuhan Bus agar Pembeliannya Tak Serampangan)

Djarot pun yakin pengurangan PSO ini tidak akan berdampak terhadap layanan transjakarta gratis untuk sejumlah kalangan, seperti peserta Kartu Jakarta Pintar dan penghuni rusunawa.

"Asal ya itu tadi, aset bisa dimanfaatkan. Jadi beban kami untuk memberikan PSO menjadi berkurang sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang strategis," ujar Djarot.

Read More

Anggota DPRD yang Diduga Terlibat Penipuan Tes Masuk Unibraw Hanya Diberi Teguran Lisan

Anggota DPRD yang Diduga Terlibat Penipuan Tes Masuk Unibraw Hanya Diberi Teguran Lisan
Kamis, 25 Agustus 2016

Sumber:http://www.kompas.com/
NewsBreaking21-Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Malang memanggil Subur Triono terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait tes masuk Universitas Brawijaya, Kamis (25/8/2016). Hasilnya, Subur yang merupakan politisi PAN hanya dikenai teguran lisan.

Ketua BK DPRD Kota Malang Suprapto usai meminta keterangan dari Subur menjelaskan, Subur menampik semua tuduhan penipuan terhadap dirinya. Selain itu, Subur juga mengaku bahwa kasus tersebut merupakan kasus pribadi, tidak ada kaitannya dengan lembaga DPRD.

"Saudara Subur menjawab bahwasannya berita yang ada di media cetak maupun elektronik atas kasus dugaan suap dan penggelapan, saudara Subur menjawab tidak benar. Akhirnya BK menyimpulkan bahwasannya BK DPRD dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," jelasnya.

Oleh karenanya, BK hanya memberikan teguran tertulis kepada Subur dan meminta kasus tersebut segera diselesaikan.

"BK memberikan teguran secara lisan untuk segera menyelesaikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut agar martabat kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga ini bersih," jelasnya.

Namun begitu, BK mengaku akan terus menantau perkembangan kasus tersebut. BK akan menaikkan sanksi jika Subur sudah terbukti bersalah.

"Teguran ada tiga, lisa, tertulis dan pemberian sanksi pemberhentian," ungkapnya.

Menanggapi keputusan BK itu, Subur tak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan akan melaksanakan perintah dari BK dan segera menyelesaikan kasus tersebut.

"Kan sudah disampaikan Badan Kehormatan. Saya sudah pahami. Saya tegaskan masalahnya adalah masalah pribadi," ungkapnya.

Diketahui, pada Sabtu (20/8/2016) lalu, korban atas nama ES melaporkan Subur Triono ke Polres Malang Kota terkait dugaan penipuan.

Dalam keterangannya, ES yang tidak lain merupakan PNS di Pemerintah Kota Malang mengaku memberikan uang kepada Subur sebanyak Rp 600 juta untuk meloloskan dua keluarganya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Baca juga: Diduga Terlibat Penipuan Tes Masuk di Unibraw, Anggota DPRD Dilaporkan

Sayang, upaya itu tidak berhasil. Kedua keluarganya itu tidak lolos seusai menjalani tes. Oleh karenanya, korban meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Subur.

Subur sempat mengembalikan uang sebesar Rp 230 juta. Sayangnya, Subur tak kunjung melunasi pengembalian itu hingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

Menanggapi laporan itu, Subur mengaku hanya ingin membantu. Subur juga mengaku telah mengajak korban untuk bertemu langsung dengan Prof Dr Ir M Bisri selaku Rektor Universitas Brawijaya untuk minta bantuan supaya bisa lolos tes masuk.

Baca juga: Kasus Dugaan Penipuan Tes Masuk Unibraw, Ini Komentar Rektor

Baru-baru ini, Subur mengaku akan menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

"Saya masih mengkaji dan saya melakukan pendekatan supaya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan," ungkapnya, Rabu (24/8/2016).

Read More

Ahok: Saya Enggak Mungkin Ninggalin Bu Mega

Ahok: Saya Enggak Mungkin Ninggalin Bu Mega
Kamis, 25 Agustus 2016

Sumber:http://www.kompas.com/
NewsBreaking21-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak akan meninggalkan Megawati Soekarnoputri pada Pilkada DKI 2017. Dia tetap akan menanti jawaban Ketua Umum PDI-P itu terkait dukungan parpolnya.

Hal ini berbeda dengan Partai Gerindra yang menegaskan tidak akan menunggu sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik memprediksi bahwa partai berlambang banteng moncong putih tersebut akan mengusung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.



"Saya itu dari dulu sama Bu Mega. Saya enggak mungkin ninggalin Bu Mega," kata Ahok, di Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).

Di Jakarta, PDI-P bergabung dengan enam partai politik lainnya dalam Koalisi Kekeluargaan. Koalisi ini terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra.

Gerindra memilih untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dibanding menunggu PDI-P. Di sisi lain, PDI-P belum menentukan sikap untuk Pilkada DKI Jakarta 2017.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya. Mereka memiliki sebanyak 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Meski DPD PDI-P DKI Jakarta bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan, belakangan sinyal PDI-P menguat kembali mengusung petahana Ahok-Djarot.

Kuatnya sinyal dukungan tersebut setelah adanya pertemuan di kantor DPP PDI-P pada (17/8/2016) lalu. Pertemuan itu dilaksanakan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hasto, Ahok, dan Djarot.

Read More